Sebagai pembina Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkomitmen meningkatkan kapabilitas APIP baik di tingkat daerah maupun nasional. Komitmen tersebut diwujudkan dengan pembangunan Gedung Learning Center pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) di Ciawi, Bogor yang baru saja diresmikan pada Kamis, 12 Februari 2026 oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Ateh menjelaskan bahwa Gedung Learning Center yang baru saja diresmikan merupakan wujud nyata komitmen untuk menghadirkan fasilitas pelatihan yang modern, representatif, dan berstandar tinggi.

“Gedung Learning Center yang telah diresmikan ini merupakan upaya kita dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pembelajaran”, ujar Kepala BPKP.

Ateh berharap, Gedung Learning Center menjadi ruang lahirnya ide-ide besar, pusat kolaborasi, dan wadah pembentukan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Peresmian gedung tersebut ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti yang didampingi Wakil Kepala BPKP, Sekretaris Utama, para Deputi, Kapusdiklatwas, serta para pejabat tinggi pratama di lingkungan BPKP.

Fasilitas Gedung Learning Center ini dilengkapi dengan ruang kelas yang modern, ruang laboratorium komputer, serta ruang multimedia kreatif untuk menunjang kegiatan pelatihan. (Kominfo BPKP Pusat/TH)

Senin, 9 Februari 2026, bertempat di Kampus 2 Pusdiklatwas BPKP, diselenggarakan pembukaan Pelatihan Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Inspektorat Kota Bogor. Pelatihan dibuka oleh Inspektur Kota Bogor, Irwan Riyanto dan dihadiri perwakilan Pusdiklatwas BPKP, instruktur, serta peserta. Sebanyak 22 auditor mengikuti pelatihan selama 5 hari (9–13 Februari 2026) dengan total 50 Jam Pelajaran. Melalui pelatihan ini, Irwan Riyanto berharap para peserta mampu menjawab pertanyaan “apakah program bekerja dan berdampak” bukan sekadar "apakah anggaran terserap" serta mampu merumuskan rekomendasi yang implementatif untuk mendorong perubahan nyata dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.  Peserta akan dibekali kemampuan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut audit kinerja berbasis risiko.

Bogor, (9/2/2026) - Pusdiklatwas BPKP secara resmi membuka Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern (PLHAI) bagi pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka di Hotel Onih, Bogor, dan akan berlangsung hingga 13 Februari 2026
Pelatihan ini dibuka oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP, Raden Murwantara, didampingi jajaran penyelenggara dan widyaiswara. Sebanyak 28 peserta seluruhnya berasal dari Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar. 

Raden Murwantara mengapresiasi Inspektorat Kabupaten Banjar yang konsisten meningkatkan kompetensi aparatur melalui berbagai pelatihan. Raden menegaskan bahwa Pelatihan PLHAI menjadi kunci peningkatan kualitas pengawasan, dengan menekankan pentingnya laporan audit yang disusun secara persuasif dan konstruktif. menurutnya APIP saat ini berperan sebagai mitra strategis OPD dan kepala daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerag dan menciptakan nilai tambah.

melalui pelatihan ini Pusdiklatwas BPKP berharap para peserta tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga mampu menghasilkan laporan audit yang berdampak nyata bagi peningkatan tata kelola dan pengawsan di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.

Ciawi, 27 Januari 2026

Auditor Kepolisian Utama Tk.II Itwasum POLRI, Brigjen Pol Susanto, didampingi Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP, Setia Pria Husada, membuka secara resmi Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama di Lingkungan POLRI yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Januari 2026 s.d. 10 Februari 2026.

Pelatihan yang dilaksanakan di Kampus I Pusdiklatwas BPKP ini diikuti oleh 63 orang peserta yang terbagi dalam 2 kelas pelatihan.

Semangat para insan Pengawasan POLRI.
 

Pusdiklatwas BPKP menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Risiko Tingkat Dasar bagi 48 aparatur Inspektorat Kabupaten Cirebon pada 19–23 Januari 2026 di Kampus II Pusdiklatwas BPKP.
Kegiatan ini dibuka oleh Inspektur Kabupaten Cirebon, Drs. Iyan Ediyana, M.M., M.Si., CGCAE, CGRE, CGRA, serta Kepala Pusdiklatwas BPKP yang diwakili oleh Koordinator Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengawasan, Ginrey Shandy Algam, S.S.T., M.S.A.
Pelatihan bertujuan memperkuat pemahaman dan implementasi manajemen risiko untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. 

Selasa, 30 Desember 2025, bertempat di Aula Kampus I Pusdiklatwas BPKP, telah dilaksanakan Learning Council Forum (LCoF) Tahun 2025. Forum ini diselenggarakan sebagai wadah strategis bagi pimpinan dan pemangku kepentingan GIA Corpu untuk membahas penguatan arah kebijakan serta prioritas strategi pembelajaran dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pengawasan intern pemerintah. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BPKP selaku Rektor GIA Corpu, Wakil Kepala BPKP selaku Wakil Rektor GIA Corpu, dan para penanggung jawab akademi GIA Corpu.

Dalam arahannya, Wakil Rektor GIA Corpu, Agustina Arumsari, Ak., MH menekankan peran strategis GIA Corpu dalam peta jalan peningkatan kualitas pengawasan BPKP. Sejumlah tantangan struktural dan sistemik masih dihadapi, seperti disparitas kompetensi SDM, fluktuasi kualitas hasil pengawasan, hingga belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Untuk menjawab tantangan tersebut perlu dipastikan keselarasan kompetensi SDM dengan kebutuhan peningkatan kualitas pengawasan, perkuatan peran lini kedua dalam kebijakan pembelajaran, pembangunan strategic capability GIA Corpu melalui pengukuran maturitas, internalisasi sistem logika pengawasan sebagai materi pembelajaran, serta penguatan budaya pembelajaran berkelanjutan yang berkualitas, terstruktur, dan sistematis.

Sementara itu, Rektor GIA Corpu, Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A. menekankan bahwa BPKP memiliki kekayaan ilmu dan pengalaman yang harus dikelola secara sistematis agar mampu menjadi “kampus pengawasan” bagi auditor di seluruh Indonesia, dengan tetap menjaga kepercayaan diri institusi melalui prinsip low profile, high confidence.

LCoF 2025 menegaskan komitmen BPKP untuk memperkuat kualitas pengawasan melalui transformasi strategi pembelajaran yang selaras dengan arah pembangunan nasional dan Renstra BPKP 2025–2029. Sinergi antara kebijakan pimpinan, peran GIA Corpu, serta rencana aksi konkret yang dikoordinasikan oleh Pusdiklatwas BPKP diharapkan mampu menghasilkan SDM pengawasan yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing tinggi, sekaligus memperkuat posisi BPKP sebagai rujukan nasional dalam pengembangan kapasitas pengawasan intern.

Selasa, 23 Desember 2025, bertempat di Aula Kampus 1 Pusdiklatwas BPKP di Ciawi, dilaksanakan Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengawasan Intern dan Manajemen Risiko Sektor Publik.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Raden Murwantara dan dihadiri baik secara luring dan daring oleh Perwakilan Pemerintah, Asosiasi Profesi, Akademisi, Lembaga Pelatihan dan LSP. Narasumber dari kegiatan ini Adalah Universitas Indonesia, AAIPI, PT Pupuk Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Inspektorat Kabupaten Karawang.

Tujuan utama dari penyusunan rancangan SKKNI adalah untuk menyelaraskan kompetensi yang dikembangkan melalui Pendidikan, pelatihan dan praktik kerja dengan kebutuhan riil di lapangan, khususnya dalam memperkuat sistem pengawasan dan manajemen risiko di lingkungan instansi pemerintah.

Forum Konvensi ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi, dialog konstruktif dan sinergi lintas pemangku kepentingan untuk membentuk standar yang relevan, terukur dapat diimplementasikan secara luas dan berdampak nyata.

#TerusBergerak

Jakarta, 9 Desember 2025 — Pelatihan Certification Government Chief Audit Executive (CGCAE) di lingkungan TNI Angkatan Darat resmi dibuka pada hari ini. Kegiatan strategis yang diikuti para pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) TNI AD ini dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP, IDr. Sally Salamah, Ak., M.Prof.Acc., CA, CGCAE, CIAE, QIA, CHRP, CREL, CGRE, FRMP, QRGP.

Acara pembukaan turut dihadiri oleh jajaran pimpinan TNI AD serta pejabat dari BPKP. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Irjen TNI AD, Muhamad Muchidin, S.Sos., menyampaikan sambutan pembuka yang menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme dan kompetensi para pimpinan unit pengawasan di lingkungan TNI AD. Ia menyampaikan apresiasi kepada BPKP, khususnya Pusdiklatwas BPKP, atas dukungan dalam penyelenggaraan pelatihan ini yang dinilai sangat strategis bagi penguatan sistem pengawasan intern TNI AD.

“Pelatihan CGCAE memberikan manfaat bagi kita semua agar pelaksanaan audit tidak asal menemukan tapi temuan yang berkualitas”, ujar Muchidin.

Pada sesi berikutnya,  Sally Salamah menyampaikan sambutan yang memotivasi para peserta. Dalam pesannya, beliau menekankan bahwa sertifikasi bukan hanya simbol kompetensi, tetapi merupakan proses berkelanjutan untuk menjadi APIP yang unggul. “Sertifikasi menunjukkan profesionalisme sebagai auditor intern karena memiliki ilmu dan terus meningkatkan kompetensi. Sebagai pimpinan APIP, kita harus mampu memberikan saran perbaikan,” ujar Sally.

Usai menyampaikan sambutan, Sally melanjutkan kegiatan sebagai narasumber expert talk dengan topik “APIP Berkapabilitas, Wujudkan Pembangunan Negeri yang Berkualitas.”

Dalam pemaparannya, beliau menekankan peran krusial APIP berkapabilitas dalam menjaga tata kelola pemerintahan, mendorong akuntabilitas, serta memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan efisien.

Pelatihan CGCAE  Batch 1 dan Batch 2 ini berlangsung dalam tiga tahapan: belajar mandiri secara e-learning, pembelajaran tatap muka, serta ujian tulis dan wawancara. Program ini dirancang untuk menghasilkan pimpinan APIP yang mampu memimpin unit pengawasan secara strategis, adaptif, dan berbasis risiko. Total 53 peserta yang terdiri dari para Ir Kotama/Balakpus TNI AD mengikuti pelatihan ini dengan penuh antusias. 
Melalui penyelenggaraan CGCAE, TNI AD berharap lahir aparatur pengawasan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga visioner dalam menjaga tata kelola organisasi serta memberikan nilai tambah bagi pembangunan nasional.