Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP menerima kunjungan studi dan audiensi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam rangka benchmarking terkait implementasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 25 Mei 2026.  

Rombongan tamu yang dipimpin oleh Sigit Juminto, Ketua Tim WBBM BSSN, disambut langsung oleh Hari Santosa, Kepala Bagian Umum Pusdiklatwas BPKP beserta jajaran tim Kelompok Kerja (Pokja) ZI di Pusdiklatwas BPKP.

Dalam sambutannya, Hari Santosa menyampaikan rasa hormat atas kepercayaan yang diberikan dan berharap kunjungan ini memberikan dampak transformatif bagi kedua belah pihak. Di sisi lain, Sigit Juminto berharap dapat menggali tips untuk mencapai predikat WBBM, serta mengetahui inovasi apa saja yang ada di Pusdiklatwas BPKP sebagai acuan dari BSSN untuk membuat inovasi di Instansi mereka.

Pusdiklatwas BPKP sendiri telah menunjukkan capaian signifikan dalam pembangunan ZI, termasuk peraihan predikat WBBM dan kini terus mempertahankan predikat tersebut.  Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan wawasan aplikatif bagi BSSN dalam mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta menyusun strategi pembangunan Zona Integritas menuju WBBM yang lebih efektif.

Bappenas Siap Menerapkan MRPN

Ciawi (18/5), Sebanyak 15 peserta dari kementerian PPN/Bappenas mengikuti pelatihan dan sertifikasi CGRS di pusdiklatwas BPKP Ciawi.
Setelah minggu sebelumnya mengikuti Pelatihan Manajemen Risiko Lintas Sektor, minggu ini peserta melanjutkan dengan Sertifikasi CGRS.
Pembukaan dihadiri oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP, Raden Murwantara dan Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan, Faeshol Cahyo Nugroho. Dalam sambutannya, Faeshol Cahyo Nugroho menekankan peran strategis Bappenas sebagai hulu penerapan MRPN, jika Bappenas gagal dalam mengelola risiko, maka bisa mengakibatkan cascading failure / kegagalan ke seluruh K/L/P. Sebelum membuka pelatihan secara resmi,
Raden Murwantara menambahkan dalam sambutannya, dalam MRPN lintas sektoral, ada program spesifik dan program dukungan sasaran pembangunan nasional. 
Dalam konteks MRPN Lintas sektor, yang dibahas adalah program sasaran pembangunan nasional.

Bogor, 11-05-2026 - Pusdiklatwas BPKP menyelenggarakan program Certified Corporate Risk Analyst (CCRA) untuk membekali para profesional, khususnya di lingkungan BUMN/BUMD, dengan keahlian mendalam dalam manajemen risiko korporasi.

Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur, Nani Ulina Kartika Nasution membuka secara resmi Pelatihan dan Sertifikasi Certified Corporate Risk Analyst (CCRA) di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang diikuti oleh 15 orang peserta.

Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pelatihan manajemen risiko merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepekaan peserta terhadap potensi masalah, serta responsif terhadap kritik dan kebutuhan masyarakat atas kualitas layanan yang diberikan oleh organisasi.

Mengelola risiko bukan berarti takut melangkah, namun merupakan bentuk awareness akan terjadinya potensi masalah dalam organisasi.

Bogor, 11 Mei 2026 Pembukaan Pelatihan Manajemen Risiko Lintas Sektor di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas resmi dilaksanakan secara luring, oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP pada Senin (11/5) di Hotel Santika Bogor. Sebanyak 30 fungsional Perencana mengikuti pelatihan ini sebagai bekal untuk mengelola risiko dalam perencanaan pembangunan nasional.

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat melakukan pengelolaan atas risiko yang kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta risiko yang bersifat lintas sektor (risiko antara pusat dan daerah serta antar-instansi) guna memastikan pencapaian target pembangunan nasional secara efektif dan akuntabel.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan menerima piagam penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor. Penghargaan tersebut diberikan dalam kategori satuan kerja (satker) yang berhasil mengimplementasikan 100% Cash Management System (CMS) dengan jumlah transaksi terbanyak.

Penghargaan ini diserahkan dalam rangkaian acara Stakeholder’s Day yang mengusung tema “Satu Tekad, Satu Integritas, Raih Prestasi Berkualitas”.

Capaian Pusdiklatwas BPKP dalam mengimplementasikan CMS secara penuh menunjukkan komitmen kuat terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan. Selain meningkatkan efisiensi dan akurasi transaksi, penggunaan CMS juga memperkuat aspek pengendalian internal serta meminimalkan potensi kesalahan dalam proses pembayaran.

Pusdiklatwas BPKP berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan sistem keuangan negara yang lebih baik.

CIAWI, BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menunjukkan kembali komitmen serius dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Sebanyak 16 pejabat Eselon II di lingkungan Pemkab Cirebon resmi mengikuti pelatihan Manajemen Risiko (MR) Eksekutif Angkatan Kedua di Kampus 2 Pusdiklatwas BPKP, Ciawi, Bogor.
Dalam sambutannya, Kepala Pusdiklatwas BPKP Raden Murwantara menegaskan bahwa pentingnya mengelola Risiko lintas sektor.  Pembangunan nasional adalah sebuah never ending process dengan target yang terus berkembang.
"Target pembangunan nasional hanya bisa dicapai melalui program prioritas yang melibatkan kolaborasi banyak sektor. Di sinilah peran krusial para pejabat Eselon II untuk mampu merumuskan kegiatan dengan mempertimbangkan risiko lintas sektor, bukan hanya risiko di internal organisasinya masing-masing," ujarnya.
Dengan pelaksanaan angkatan kedua ini, Pemkab Cirebon optimis dapat menciptakan iklim pembangunan yang lebih terukur, aman, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat melalui sinergi antar-OPD .

Ciawi, 28 April 2026 — TNI Angkatan Darat (TNI AD) mengambil langkah strategis untuk memperkuat integritas internal. Sebanyak 60 perwira terpilih mengikuti Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP. Pelatihan ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan persiapan penting untuk mencetak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang andal dalam menjaga kualitas pengawasan di lingkungan TNI AD.

Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama di lingkungan TNI AD dibuka secara resmi oleh Wakil Inspektur Jenderal TNI AD, Mayor Jenderal TNI Muhamad Muchidin, didampingi oleh Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP, Setia Pria Husada, serta Kepala Pusdiklatwas BPKP, Raden Murwantara.

Dalam sambutannya, Wairjenad menegaskan bahwa kompetensi auditor merupakan tanggung jawab moral yang tidak dapat ditawar. Ia juga mendorong peserta untuk tidak hanya kompeten, tetapi mampu berpikir kreatif dan inovatif. Auditor masa depan TNI AD diharapkan mampu berpikir out of the box, menghadirkan solusi yang relevan, serta terus melakukan pengembangan diri guna menjawab tantangan tugas secara adaptif dan solutif.

Selanjutnya, Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP menegaskan kembali bahwa standar audit saat ini mengacu pada Global Internal Audit Standards (GIAS), yang menempatkan mutu sebagai tolok ukur utama. Auditor diharapkan mampu menghasilkan laporan audit kinerja yang mendukung pencapaian prinsip 3E (efektif, efisien, dan ekonomis), serta memberikan rekomendasi yang bernilai tambah bagi organisasi.

Pelatihan yang berlangsung hingga 13 Mei 2026 ini tidak hanya berfokus pada penguatan kompetensi teknis, tetapi juga penanaman nilai integritas sebagai bagian dari kehormatan satuan dan negara. Selain peningkatan kompetensi, para peserta juga diingatkan untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan tugas pengawasan.

Mari dukung para peserta dalam menuntaskan pelatihan ini demi penguatan pengawasan yang lebih presisi, profesional, dan akuntabel.

Bogor, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP, Setya Nugraha secara resmi membuka Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Risk Executive (CGRE) Batch 11 di Lingkungan kementerian/lembaga/pemda pada Senin, 27 April 2026.

Turut hadir dalam pembukaan tersebut adalah Kepala Pusdiklatwas BPKP, Raden Murwantara dan Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah. Pelatihan ini diikuti oleh 25 orang pejabat eselon II/setara yang berasal dari Inspektorat Daerah kementerian/lembaga/pemda sebagai bagian dari penguatan kompetensi sumber daya manusia di Bidang Manajemen Risiko Sektor Publik

Dalam sambutannya, Deputi Kepala BPKP menyampaikan apresiasi kepada para peserta atas komitmennya mengikuti pelatihan dan sertifikasi CGRE ini. Pada kesempatan tersebut, Deputi PPKD juga menjelaskan menekankan pentingnya mengelola risiko. Jika risiko tidak terkelola dengan baik, bisa berdampak pada tidak tercapainya tujuan program pembangunan.
MRPN merupakan basis penguatan perencanaan pembangunan nasional.

Masing-masing Kementerian/lembaga maupun pemda memiliki peran penting dalam konstelasi MRPN lintas sektor nasional dan bersama-sama berupaya dalam penguatan proses MRPN.