Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Madya di Lingkungan APIP secara Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diikuti oleh 72 peserta dari APIP Kementerian/Lembaga/Daerah secara resmi dibuka oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP, Raden Murwantara. 

Pelatihan yang terbagi menjadi dua kelas dengan pembelajaran sebanyak 90 jam pelatihan (JP) ini berlangsung mulai tanggal 17 Juni 2026 hingga tanggal 29 Juni 2026 mendatang.  
Dalam sambutan pembukaannya, Raden Murwantara menekankan pentingnya peran strategis internal audit dalam memberikan value-added, advisory, serta pengawasan preventif. Beliau menggarisbawahi urgensi pengawasan berbasis kontrol dan manajemen risiko, mengingat fungsi risk management saat ini dirasa belum optimal. 

Di era digital, penggunaan data analitik dan data modeling mutlak diperlukan untuk memperkuat perencanaan audit dan mendongkrak kualitas rekomendasi. Lebih lanjut, beliau berpesan bahwa seorang Auditor Madya harus mampu berdiri di garda depan sebagai pengendali teknis yang andal—melakukan supervisi pelaksanaan audit mulai dari perencanaan hingga pelaporan, sekaligus memberikan masukan strategis bagi pimpinan. 

Peserta diharapkan untuk fokus menghasilkan output yang berkualitas selama masa pelatihan, sekaligus mempersiapkan diri dengan matang guna menghadapi uji kompetensi setelah pembelajaran jarak jauh ini selesai.  

Mari manfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kapabilitas teknis pengawasan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel.
 

BOGOR, 15/06/2026 – Sebagai bentuk komitmen nyatadalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan berintegritas, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP menggelar kegiatan Sosialisasi pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Acara yang diselenggarakan di Aula Pusdiklatwas BPKP, Ciawi, Bogor ini menghadirkan narasumber ahli dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Joko Purnomo.

Sosialisasi ini merujuk pada Asta Cita Ke-7 pemerintah, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba. Pemberantasannarkoba ditegaskan bukan sekadar isu kesehatan, melainkanbagian integral dari reformasi sistem hukum dan tata kelolapemerintahan demi menjaga kualitas SDM aparatur sipilnegara.

Mari kita wujudkan lingkungan Pusdiklatwas BPKP yang cerdas, sehat, terhormat, dan bersih dari narkoba

BOGOR (9/6/2026) – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) menerima kunjungan kerja Pusat Pengembangan SDM Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup. 

Dalam diskusi, Pusdiklatwas BPKP membagikan pengalamannya terkait pengelolaan PNBP yang selama ini mengacu pada PP Nomor 80 Tahun 2021. PNBP BPKP utamanya bersumber dari penyelenggaraan pelatihan, sertifikasi, serta pemanfaatan sarana dan prasarana, yang realisasinya untuk pengembangan fasilitas diklat. 

Kementerian Lingkungan Hidup diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi peningkatan kapasitas pengelolaan risiko, berbasis hasil penilaian maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) mereka. Kedua belah pihak sepakat bahwa peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan penugasan yang relevan menjadi kunci utama dalam memperkuat manajemen risiko. 

Kementerian Lingkungan Hidup akan segera memanfaatkan masukan dari BPKP untuk mematangkan revisi tarif layanan, mendalami materi pengelolaan risiko, serta mengirimkan permohonan resmi terkait narasumber dan koordinasi kediklatan. 

Melalui sinergi ini, kedua instansi berharap dapat terus membuka peluang kerja sama yang lebih luas, khususnya dalam mencetak SDM aparatur negara yang kompeten, akuntabel, dan adaptif terhadap manajemen Risiko.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannegara dan mendorong transformasi digital di lingkungankediklatan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) melakukankunjungan studi banding (benchmarking) ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 4 Juni 2026 di Kampus Pusdiklatwas BPKP, Ciawi, Bogor ini berfokus pada dua agenda utama: Praktik terbaik (best practices)pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kediklatan serta implementasi digitalisasi rantai nilaipembelajaran atau Learning Value Chain (LVC).

Dalam sesi paparan yang dimoderatori oleh KoordinatorP3was, Ibu Suri Warajati, tim Pusdiklatwas BPKP membedahsecara komprehensif tata kelola makro dan mikro institusi. Landasan hukum pengelolaan PNBP di BPKP berakar pada UU No. 9 Tahun 2018, Perpres No. 192 Tahun 2014 jo. Perpres No. 2 Tahun 2025, serta aturan tarif spesifik yang diakomodasi melalui PP No. 80 Tahun 2021, Perban BPKP No. 7 Tahun 2021, dan PMK No. 57 Tahun 2024.

Pihak Lembaga Administrasi Negara (LAN) sangat mengapresiasi kematangan tata kelola PNBP dan digitalisasiLVC di Pusdiklatwas BPKP. Mekanisme pengunciankelulusan MOOC, penagihan otomatis SIMDIKLAT, sertainterkoneksi H2H Virtual Account ini akan kami jadikanrujukan utama (benchmark) dalam mengembangkanekosistem informasi kampus LAN dan memitigasi risikopiutang ke depan.

Sebagai penutup kegiatan, kedua instansi sepakat bahwapertemuan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari kolaborasiyang lebih erat. Ke depan, LAN dan Pusdiklatwas BPKP akanmembuka ruang koordinasi lanjutan serta agenda knowledge sharing yang berfokus pada teknik implementasi praktispengelolaan PNBP.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP menerima kunjungan studi dan audiensi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam rangka benchmarking terkait implementasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 25 Mei 2026.  

Rombongan tamu yang dipimpin oleh Sigit Juminto, Ketua Tim WBBM BSSN, disambut langsung oleh Hari Santosa, Kepala Bagian Umum Pusdiklatwas BPKP beserta jajaran tim Kelompok Kerja (Pokja) ZI di Pusdiklatwas BPKP.

Dalam sambutannya, Hari Santosa menyampaikan rasa hormat atas kepercayaan yang diberikan dan berharap kunjungan ini memberikan dampak transformatif bagi kedua belah pihak. Di sisi lain, Sigit Juminto berharap dapat menggali tips untuk mencapai predikat WBBM, serta mengetahui inovasi apa saja yang ada di Pusdiklatwas BPKP sebagai acuan dari BSSN untuk membuat inovasi di Instansi mereka.

Pusdiklatwas BPKP sendiri telah menunjukkan capaian signifikan dalam pembangunan ZI, termasuk peraihan predikat WBBM dan kini terus mempertahankan predikat tersebut.  Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan wawasan aplikatif bagi BSSN dalam mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta menyusun strategi pembangunan Zona Integritas menuju WBBM yang lebih efektif.

Bappenas Siap Menerapkan MRPN

Ciawi (18/5), Sebanyak 15 peserta dari kementerian PPN/Bappenas mengikuti pelatihan dan sertifikasi CGRS di pusdiklatwas BPKP Ciawi.
Setelah minggu sebelumnya mengikuti Pelatihan Manajemen Risiko Lintas Sektor, minggu ini peserta melanjutkan dengan Sertifikasi CGRS.
Pembukaan dihadiri oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP, Raden Murwantara dan Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan, Faeshol Cahyo Nugroho. Dalam sambutannya, Faeshol Cahyo Nugroho menekankan peran strategis Bappenas sebagai hulu penerapan MRPN, jika Bappenas gagal dalam mengelola risiko, maka bisa mengakibatkan cascading failure / kegagalan ke seluruh K/L/P. Sebelum membuka pelatihan secara resmi,
Raden Murwantara menambahkan dalam sambutannya, dalam MRPN lintas sektoral, ada program spesifik dan program dukungan sasaran pembangunan nasional. 
Dalam konteks MRPN Lintas sektor, yang dibahas adalah program sasaran pembangunan nasional.

Bogor, 11-05-2026 - Pusdiklatwas BPKP menyelenggarakan program Certified Corporate Risk Analyst (CCRA) untuk membekali para profesional, khususnya di lingkungan BUMN/BUMD, dengan keahlian mendalam dalam manajemen risiko korporasi.

Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur, Nani Ulina Kartika Nasution membuka secara resmi Pelatihan dan Sertifikasi Certified Corporate Risk Analyst (CCRA) di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang diikuti oleh 15 orang peserta.

Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pelatihan manajemen risiko merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepekaan peserta terhadap potensi masalah, serta responsif terhadap kritik dan kebutuhan masyarakat atas kualitas layanan yang diberikan oleh organisasi.

Mengelola risiko bukan berarti takut melangkah, namun merupakan bentuk awareness akan terjadinya potensi masalah dalam organisasi.

Bogor, 11 Mei 2026 Pembukaan Pelatihan Manajemen Risiko Lintas Sektor di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas resmi dilaksanakan secara luring, oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP pada Senin (11/5) di Hotel Santika Bogor. Sebanyak 30 fungsional Perencana mengikuti pelatihan ini sebagai bekal untuk mengelola risiko dalam perencanaan pembangunan nasional.

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat melakukan pengelolaan atas risiko yang kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta risiko yang bersifat lintas sektor (risiko antara pusat dan daerah serta antar-instansi) guna memastikan pencapaian target pembangunan nasional secara efektif dan akuntabel.