Pusdiklatwas BPKP menggelar Forum Komunikasi Publik (FKP) Standar Pelayanan secara daring, Kamis (20/8/2026), yang diikuti 285 peserta dari unsur penyelenggara layanan, pengguna layanan, akademisi, media, serta organisasi profesi.

Forum ini menjadi ruang untuk menyerap aspirasi dan masukan dalam pemutakhiran standar pelayanan pada empat kluster layanan pelatihan Pusdiklatwas BPKP.

Melalui FKP 2026, Pusdiklatwas BPKP menegaskan komitmennya menghadirkan layanan pendidikan dan pelatihan yang profesional, transparan, bebas gratifikasi, dan adaptif terhadap transformasi digital.

Bogor – Rabu, 12 Agustus 2026, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) resmi memulai pembangunan tahap I kampus pengawasan melalui prosesi groundbreaking. Di lokasi ini, dimulai pembangunan kawasan Kampus Pengawasan yang menjadi jawaban atas tingginya permintaan pengembangan kompetensi pengawasan intern dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah maupun BUMN/D, sekaligus sebagai upaya memperluas kapasitas layanan pelatihan bagi para aparat pengawasan.

Dalam momentum ini, Kepala BPKP, Bapak Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan pada seluruh pihak yang terlibat agar berkomitmen untuk membangun dengan kualitas terbaik, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan tepat manfaat, serta menjunjung tinggi integritas. Melalui pembangunan kampus pengawasan ini, Pusdiklatwas BPKP berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas proses pembelajaran secara menyeluruh. Pembangunan ini bukan hanya menambah ruang kelas fisik untuk menampung lebih banyak peserta diklat, melainkan juga menyediakan infrastruktur pendukung yang mumpuni dan modern. Dengan peningkatan kapasitas ini, Pusdiklatwas siap melahirkan inovasi baru dan mencetak generasi pengawas intern yang unggul demi menjaga akuntabilitas bangsa.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh secara resmi menutup Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE) Batch 61 di Lingkungan kementerian/lembaga pada Rabu, 12 Agustus 2026. Turut hadir dalam pembukaan tersebut Sekretaris Utama BPKP, Raden Mas Aris Santosa dan Kepala Pusat Pusdiklatwas BPKP, Raden Murwantara. Pelatihan dan Sertifikasi CGCAE ini diikuti oleh 20 orang peserta yang merupakan pimpinan unit pengawasan intern (APIP/SPI) pada kementerian/lembaga. Dalam sambutannya, Kepala BPKP menyampaikan apresiasi kepada para peserta atas komitmennya mengikuti pelatihan dan sertifikasi CGCAE ini. Pada kesempatan tersebut, Kepala BPKP menyampaikan bahwa positioning nilai pengawasan intern sebagai pendorong ketercapaian tujuan organisasi dengan memitigasi berbagai ancaman melalui penguatan Tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern. “Pengawasan Intern yang berhasil adalah pengawasan intern yang mampu memberikan dampak pada tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, akuntabel, dan bebas fraud’, tegas Ateh.

Melalui pelatihan CGCAE ini, para peserta diharapkan mampu membangun kompetensi untuk

Deputi Bidang PIP Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP, Sally Salamah secara resmi membuka Pelatihan dan Sertifikasi CGCAE Batch 61 di Lingkungan Kementerian/Lembaga pada Senin, 10 Agustus 2026.

Pelatihan ini diikuti oleh 20 orang peserta pada jabatan pimpinan APIP/SPI kementerian/lembaga sebagai bagian dari penguatan kapabilitas kepemimpinan pengawasan intern.

Dalam sambutannya, Sally Salamah menyampaikan apresiasi kepada para peserta atas komitmennya mengikuti pelatihan dan sertifikasi CGCAE ini. Pada kesempatan tersebut, Sally Salamah juga menjelaskan semakin besarnya tuntutan stakeholders atas peran strategis APIP.

APIP harus menghasilkan produk pengawasan yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi yang strategis dan memberikan nilai tambah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Melalui pelatihan CGCAE ini, para peserta diharapkan mampu mengembangkan kompetensi sebagai pimpinan APIP dan mampu memastikan rekomendasi perbaikan harus dapat dilaksanakan dan menyelesaikan permasalahan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan atas kepercayaan luar biasa yang telah diberikan kepada Pusdiklatwas BPKP.

Berkat dukungan dan masukan Anda, pada Semester 1 Tahun 2026 ini, kami berhasil meraih hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 90,77 (Kategori A - Sangat Baik)

Capaian ini bukanlah tanda bagi kami untuk berhenti dan berpuas diri, melainkan pengingat untuk terus membumi, berbenah, dan memberikan pelayanan publik yang semakin baik lagi. Kepercayaan Anda adalah motivasi terbesar kami.

Medan, 3 Agustus 2026, Inspektur Utama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Komjen Pol. Winarto, S.H., M.H., secara resmi membuka Pelatihan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Batch 2 di Lingkungan Inspektorat Utama KLH/BPLH serta Pelatihan Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah di Learning Center Pusdiklatwas BPKP Wilayah I Medan.

Sebanyak 51 peserta mengikuti kedua pelatihan ini, terdiri atas auditor dan nonauditor dari berbagai pemerintah daerah.

Pelatihan ini bertujuan memperkuat kompetensi APIP dalam menerapkan pengawasan berbasis risiko agar lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Usai pembukaan, Inspektur Utama bersama Kepala Perwakilan meninjau berbagai fasilitas Learning Center Pusdiklatwas BPKP Wilayah I Medan. Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara KLH/BPLH dan BPKP dalam mendukung penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas serta mencetak APIP yang profesional, adaptif, dan berintegritas.

Ciawi, 30/07/2026 – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP menerima kunjungan studi banding dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka berbagi praktik terbaik (best practices) terkait pengelolaan dan pengembangan fasilitas Smart Class yang diterapkan di Pusdiklatwas BPKP.

Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi kedua belah pihak untuk saling berbagi pengalaman, khususnya mengenai:

1. Tata Kelola Pembelajaran: Strategi integrasi fasilitas digital ke dalam kurikulum dan proses pelatihan.

2. Spesifikasi Teknis: Pemilihan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang optimal.

3. Penerapan Teknologi Penunjang: Pemanfaatan sarana interaktif untuk meningkatkan efektivitas serta keterlibatan peserta pelatihan.

Melalui kolaborasi dan knowledge sharing ini, Pusdiklatwas BPKP terus menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pembelajaran yang efektif, transparan, dan berkelanjutan demi mencetak SDM pengawasan yang berkualitas.

"Sinergi dan berbagi pengetahuan antar-lembaga diklat ini diharapkan dapat memacu transformasi digital yang berkelanjutan di lingkungan pendidikan pengawasan keuangan negara."

Pada tanggal 27-29 Juli 2026 telah dilaksanakan Recertification Audit ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2025 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP oleh lembaga sertifikasi independen TUVNORD.

ISO 9001:2015 adalah standar internasional yang mengatur sistem manajemen mutu, bermanfaat dalam peningkatan performa organisasi, peningkatan efisiensi dan kepercayaan stakeholders, serta daya saing organisasi.

Dengan mengimplementasikan standar ini, instansi pemerintah dapat memberikan layanan yang konsisten, sesuai dengan harapan masyarakat, dan mematuhi regulasi yang berlaku.

ISO 37001:2025 merupakan sistem yang digunakan oleh organisasi untuk mencegah, mendeteksi, dan menyelidiki potensi terjadinya kasus penyuapan.

Penerapan ISO 37001 sangat penting bagi organisasi untuk mencegah penyuapan, meningkatkan reputasi dan kepercayaan stakeholders, memperkuat tata kelola dan pengendalian, serta budaya etika.