Bogor, 21 April 2026 - Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Utama Tahun 2026 secara tatap muka telah dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Raden Murwantara dan dihadiri oleh Asesor SDM Aparatur Ahli Utama BPKP, Dadang Kurnia,  serta Koordinator Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Suri Warajati.

Pelatihan diselenggarakan pada tanggal 21 April sampai dengan 30 April 2026 bertempat di Kampus 2, Pusdiklatwas BPKP, Ciawi, Bogor. Pelatihan diikuti oleh 26 peserta yang berasal dari APIP Kementerian, Lembaga, Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pada pembukaan tersebut, Kepala Pusdiklatwas BPKP memberikan arahan mengenai Perkembangan Peran Internal Auditor dengan paradigma baru. Peran Auditor Internal yang awalnya berorientasi pada pengendalian dan ketaatan bertambah dengan paradigma baru sebagai trusted advisor yang berfokus pada risk based dan value maximization, mencegah kegagalan proses bisnis organisasi melalui manajemen Risiko, ex ante prevention dan monitoring yang bersifat real time, performance audit dan enterprise risk management, dan budaya audit yang aktif dan pelaporan yang bersifat sukarela.

Pada akhir arahan, Kepala Pusdiklatwas BPKP berharap pelatihan tatap muka berjalan dengan lancar, peserta dapat mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BOGOR – Dalam rangka memperkuat sinergi antarlembaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, Raden Murwantara, menyambut kunjungan dalam rangka audiensi dari Kepala Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Anggit Mulyo Satoto beserta jajarannya di Kampus GIA Corpu, Ciawi.

Pertemuan ini membahas mengenai pengembangan kompetensi melalui Pelatihan Teknis Substansi, program diklat yang dirancang khusus untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas teknis tertentu secara efektif dan efisien. Selain itu juga dibahas peluang kerja sama dalam sertifikasi manajemen risiko, seperti Certified Government Risk Assurer (CGRA) dan Certified Government Risk Executive (CGRE). Sertifikasi ini dinilai strategis bagi instansi pemerintah dalam menyelenggarakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) guna mengawal pencapaian target organisasi.

Kunjungan ini juga menjadi ajang diskusi awal terkait benchmarking pembentukan Corporate University (Corpu) bagi Basarnas. Pusdiklatwas BPKP, melalui model Government Internal Audit Corporate University (GIA Corpu), berbagi praktik terbaik (best practices) dalam mengubah strategi pembelajaran dari sekadar taktis menjadi pembelajaran yang terintegrasi dan strategis guna mengembangkan kapabilitas pegawai secara menyeluruh.

Pusdiklatwas BPKP terus berupaya mengembangkan pembelajaran terintegrasi dan strategis guna mengembangkan kapabilitas pegawai. Sinergi ini diharapkan dapat membantu Basarnas dalam menginisiasi struktur pelatihan yang lebih modern dan berdampak.

Banda Aceh (20/04/2026) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh, Nanang Agus Sutrisno, Ak., M.Acc telah resmi membuka Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama di Lingkungan Inspektorat Sewilayah Aceh pada hari Senin, 20 April 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur Aceh, Kepala BPSDM Aceh, Sekretaris Inspektorat Aceh, dan instruktur pengajar, serta 82 peserta pelatihan yang berasal dari inspektorat sewilayah Aceh. 

Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya penguasaan substansi audit, tidak sekadar prosedur, serta mengingatkan peserta untuk menjadikan pelatihan ini sebagai momentum menjadi agent of change. Ia juga menegaskan bahwa integritas adalah mahkota auditor. Tanpa integritas, keahlian setinggi apa pun tidak akan memiliki arti.

Dalam kesempatan ini, Inspektur Aceh, Ir. Abdullah, S.T, CFrA, CITA, turut mendorong peserta untuk memaksimalkan transfer ilmu, mengasah kompetensi, menjunjung integritas, serta memahami kearifan lokal.

Beliau juga berharap dengan terselenggaranya pelatihan ini dapat melahirkan SDM pengawasan yang handal dan berintegritas sehingga siap terjun ke lapangan dengan profesionalisme tinggi. 

Bogor, Kepala Pusdiklatwas BPKP, Raden Murwantara membuka secara resmi Pelatihan Manajemen Pengawasan pada Senin, 20 April 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 34 peserta yang berasal dari Inspektorat Kementerian/Daerah dan Satuan Pengawas Internal BLUD.
Dalam sambutannya, Raden Murwantara menyampaikan bahwa peran APIP kini terus berkembang, tidak lagi sebagai ‘watch dog’ yang menjalankan fungsi kontrol, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengawasan intern di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa peran pengawasan tersebut terbagi dalam tiga cakupan, yaitu sebagai GRC Partner yang berfokus pada pengawasan tata kelola, manajemen risiko, dan fungsi assurance lainnya, sebagai Trusted Advisor yang memberikan rekomendasi strategis untuk mendorong efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintah, serta sebagai Value Driver yang berkontribusi dalam dukungan strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep manajemen pengawasan serta mengimplementasikannya secara optimal dalam pelaksanaan penugasan pengawasan intern.

Kepala Pusdiklatwas menerima kunjungan Inspektur Kota Madiun beserta jajaran pada Rabu 16 April 2026 di Pusdiklatwas, Ciawi, Bogor.

Dalam kunjungannya, Inspektur Kota Madiun,  Gaguk Hariyono berharap dapat menjalin sinergi yang semakin kuat dengan Pusdiklatwas dalam upaya peningkatan kualitas kompetensi pegawai di wilayahnya terutama melalui pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan Pusdiklatwas.

Kepala Pusdiklatwas, Raden Murwantara, menyambut baik kunjungan Inspektorat Kota Madiun tersebut demi mewujudkan birokrasi pemerintahan yang lebih baik.

Kamis, 16 April 2026, mulai pukul 09.00 sd 12.30, Pusdiklatwas BPKP menyambut hangat kunjungan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dalam rangka Studi Banding/Benchmark Penerapan Aplikasi Pembelajaran dan Sistem Informasi Pengelolaan Pelatihan.

Pusdiklatwas BPKP menjelaskan secara detail terkait Pemanfaatan Aplikasi Pembelajaran, mekanisme evaluasi pembelajaran berbasis teknologi, dukungan teknologi terhadap analisis dampak pelatihan, serta pemanfaatan aplikasi pembelajaran dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program pelatihan.

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Hybrid dan dipimpin oleh Koordinator Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan, Hanik Hinayatur Rohmah beserta para Subkoordinator di Bidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelatihan.
Sementara dari pihak Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dipimpin oleh Kepala Bidang Evaluasi dan Pengembangan Badiklat PKN BPK RI Arif Rahmansah dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Tyas Utami Dibyantari.

Ciawi, 13 April 2026 - Direktur Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Vincentius Untoro Kurniawan, didampingi Koordinator Penyelenggaraan Diklat Pengawasan Pusdiklatwas BPKP, Suri Warajati, secara resmi membuka Pelatihan Audit Tingkat Dasar Batch 1 bagi pegawai Unit Kepatuhan Intern (UKI) di lingkungan Ditjen Bina Marga.

Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas 30 pegawai UKI yang berasal dari berbagai unit kerja—termasuk BBPJN dan BPJN di berbagai wilayah Indonesia—dalam mendukung pelaksanaan fungsi kepatuhan intern. Meskipun berfokus pada kepatuhan, pelaksanaan tugas UKI tidak terlepas dari kebutuhan untuk memahami prinsip-prinsip dasar audit, khususnya dalam melakukan identifikasi risiko, pemantauan kepatuhan, serta penanganan awal atas potensi ketidaksesuaian dalam proses bisnis.

Dalam sambutannya, Vincentius menyampaikan bahwa pemahaman audit tingkat dasar menjadi fondasi penting bagi pegawai UKI dalam menjalankan perannya. Hal ini karena fungsi kepatuhan intern di Direktorat Jenderal Bina Marga mencakup kegiatan pemantauan, evaluasi awal, serta pemberian rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur, yang membutuhkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti sebagaimana dalam praktik audit. Dengan demikian, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam mengenali, menilai, dan merespons secara proporsional berbagai potensi risiko maupun indikasi ketidaksesuaian, sesuai dengan ruang lingkup kewenangan kepatuhan intern.

Beliau juga menekankan bahwa kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran bersama untuk memperkuat sinergi antarunit kepatuhan, berbagi pengalaman, serta membangun kesamaan pemahaman dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik dan penguatan integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Selama empat hari ke depan dengan total 40 Jam Pelatihan (JP), para peserta akan mengikuti pembelajaran komprehensif yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga komunikasi hasil audit. Materi ini dirancang untuk memberikan bekal praktis yang relevan dengan tugas UKI, khususnya dalam mendukung fungsi pengawasan kepatuhan yang lebih sistematis, terdokumentasi, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Dengan kompetensi yang semakin terstruktur, diharapkan Unit Kepatuhan Intern mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam menjaga kualitas pelaksanaan tugas, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan, serta mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Bogor (13/04) - Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, Raden Murwantara secara resmi membuka Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Risk Assurer (CGRA) Batch 11 di Lingkungan APIP K/L dan Pemda pada Senin, 13 April 2026. Pelatihan ini diikuti oleh 23 orang yang berasal dari Inspektorat Utama K/L dan Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai bagian dari penguatan pengawasan intern berbasis Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Dalam sambutannya, Kepala Pusdiklatwas BPKP menekankan pentingnya prinsip kolaborasi dalam penyelenggaraan MRPN. Prinsip kolaborasi menjadi krusial agar risiko-risiko yang bersifat strategis dan lintas sektor dapat diidentifikasi dan dimitigasi oleh entitas MRPN penanggung jawab program pembangunan. Pengawasan intern atas MRPN harus dimulai sejak dari tahap perencanaan, sehingga program pembangunan dapat diawasi agar selaras dengan tujuan Pembangunan dan capaiannya sesuai dengan target yang ditetapkan.

Melalui pelatihan dan sertifikasi CGRA, para peserta diharapkan mampu memiliki kompetensi pengawasan intern atas MRPN secara efektif. APIP harus dapat memastikan risiko-risiko pembangunan nasional hingga risiko operasional di K/L masing-masing dapat dikelola secara efektif, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.