Pusdiklatwas - GIA Corpu

Profil Pusdiklatwas BPKP

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP adalah unit kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang dibentuk pada tahun 1983 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31, bersamaan dengan berdirinya lembaga induk. Sebagai lembaga Diklat aparatur negara di bidang pengawasan Pusdiklatwas BPKP tahu betul besarnya perubahan yang harus dilakukan dalam waktu singkat akibat pandemi. Di satu sisi, misi sebagai salah satu unit kerja BPKP yang diamanahi tugas untuk melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan bagai pegawai BPKP maupun APIP K/L/Pemda harus dilaksanakan. Di sisi lain, covid19 menjadi pagar pembatas kegiatan. Tidak ada pilihan, prasarana e learning yang telah dimiliki harus dimaksimalkan. Sistem dan strategi pembelajaran yang tadinya banyak model tatap muka konvensional secara radikal diubah menjadi tatap muka dalam jaringan (daring).

Tugas dan Fungsi

Pusdiklatwas BPKP harus mampu menyusun Rencana Strategis yang sinergis dan terintergrasi dalam rangka pencapaian visi BPKP tersebut, namun tetap dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklatwas BPKP sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor 5 tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dalam Keputusan Kepala BPKP, disebutkan bahwa Pusdiklatwas BPKP mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusdiklatwas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

Penyusunan program pendidikan dan pelatihan kedinasan, fungsional, teknis • Evaluasi pelaksanaan hasil pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporan
subtansi dan sertifikasi; pelaksanaan;
Perencanaan, penyusunan, dan pengembangan materi pendidikan dan • Pemberian akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tentang sistem
pelatihan fungsional dan teknis subtansi; pengendalian intern pemerintah dan aparat pengawasan intern pemerintah;
Perencanaan kebutuhan dan pembinaan widyaiswara dan instruktur; • Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di
Penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan Pusdiklatwas;
pelatihan; • Pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan umum di
Pusdiklatwas.

Disamping itu, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-205/K/DL/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pengembangan Sistem Pembelajaran Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala Pusdiklatwas BPKP selaku Kepala Unit Pengelola Pembelajaran Government Internal Audit Corporate University (GIA Corpu) mempunyai tugas:

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional dan teknis • Memimpin dan melaksanakan operasionalisasi sistem, proses, dan kegiatan
pengembangan system pembelajaran sumber daya manusia, pembelajaran,
Melakukan koordinasi dengan para Koordinator Pembelajaran pada Akademi, • Menunjuk Kelompok Kerja Pembelajaran sesuai dengan Akademi yang dikembangkan
serta para Kepala Unit Pendukung Pembelajaran, pada GIA Corpu,
Melakukan supervisi dan pemantauan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja
Pembelajaran.

Dasar Hukum

Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 2 Tahun 2025

Visi dan Misi

Visi:
“Menjadi Lembaga Diklat Pengawasan Intern Pemerintah Berkelas Dunia”

Misi Pusdiklatwas BPKP dirumuskan ke dalam dua rumusan misi, yaitu:
1. Membangun Sumber Daya Manusia Pengawasan Intern Pemerintah yang Berkualitas
2. Meningkatkan Kapabilitas Manajemen dan Sumber Daya Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP;

1. Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

2. Pelatihan Teknis Substansi

3. Sertifikasi Non-JFA

4. Pelatihan Kedinasan dan Manajerial

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan:

Untuk mencapai kesejahteraan rakyat dibutuhkan adanya pembangunan nasional dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah.
Untuk melaksanakan pembangunan nasional dan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah secara transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, Presiden memerlukan fungsi pengawasan intern yang handal dan sistem pengendalian intern yang memadai.
Untuk meningkatkan kehandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dan kualitas sistem pengendalian intern diperlukan penyempurnaan organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Struktur Organisasi