Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannegara dan mendorong transformasi digital di lingkungankediklatan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) melakukankunjungan studi banding (benchmarking) ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 4 Juni 2026 di Kampus Pusdiklatwas BPKP, Ciawi, Bogor ini berfokus pada dua agenda utama: Praktik terbaik (best practices)pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kediklatan serta implementasi digitalisasi rantai nilaipembelajaran atau Learning Value Chain (LVC).
Dalam sesi paparan yang dimoderatori oleh KoordinatorP3was, Ibu Suri Warajati, tim Pusdiklatwas BPKP membedahsecara komprehensif tata kelola makro dan mikro institusi. Landasan hukum pengelolaan PNBP di BPKP berakar pada UU No. 9 Tahun 2018, Perpres No. 192 Tahun 2014 jo. Perpres No. 2 Tahun 2025, serta aturan tarif spesifik yang diakomodasi melalui PP No. 80 Tahun 2021, Perban BPKP No. 7 Tahun 2021, dan PMK No. 57 Tahun 2024.
Pihak Lembaga Administrasi Negara (LAN) sangat mengapresiasi kematangan tata kelola PNBP dan digitalisasiLVC di Pusdiklatwas BPKP. Mekanisme pengunciankelulusan MOOC, penagihan otomatis SIMDIKLAT, sertainterkoneksi H2H Virtual Account ini akan kami jadikanrujukan utama (benchmark) dalam mengembangkanekosistem informasi kampus LAN dan memitigasi risikopiutang ke depan.
Sebagai penutup kegiatan, kedua instansi sepakat bahwapertemuan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari kolaborasiyang lebih erat. Ke depan, LAN dan Pusdiklatwas BPKP akanmembuka ruang koordinasi lanjutan serta agenda knowledge sharing yang berfokus pada teknik implementasi praktispengelolaan PNBP.
