Bogor – Transformasi BUMN menuntut kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja, tetapi juga mampu memperkuat tata kelola, menjaga akuntabilitas, dan mengantisipasi berbagai risiko bisnis. Penguatan kapasitas tersebut menjadi fokus Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Executive Leader (CREL) Batch 13 yang secara resmi dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Setya Nugraha, di Bogor, Selasa (10/11/2026).
Pelatihan ini diikuti oleh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, dan Direksi BUMN/BUMD. Turut hadir Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, Raden Murwantara.
Dalam sambutannya, Setya Nugraha berharap pelatihan ini dapat mendorong para peserta membangun risk culture atau budaya sadar risiko di lingkungan BUMN dan BUMD. Dalam sesi expert talk, Setya Nugraha mengulas berbagai tantangan penerapan Manajemen Risiko (MR), mulai dari praktik yang masih sebatas formalitas hingga belum optimalnya dampak terhadap pencapaian tujuan organisasi. Ia juga menyoroti pentingnya membangun sense of ownership dan budaya sadar risiko melalui penerapan Three Lines Model, sehingga setiap lini organisasi memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengelola risiko. Menghadapi turbulensi dan ketidakpastian saat ini, Setya mendorong peserta untuk mulai menerapkan manajemen risiko dari unit kerja masing-masing serta tidak perlu ragu dalam menjalankannya, karena setiap proses tetap harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.
Melalui CREL, BPKP mendorong para pimpinan BUMN dan BUMD menjadikan manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja dan proses pengambilan keputusan. Penerapannya perlu dimulai dari unit kerja masing-masing, dengan melibatkan seluruh lini organisasi agar manajemen risiko benar-benar memberi nilai tambah bagi perusahaan.
