Tuntutan masyarakat untuk terselenggaranya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan transparan telah menjadi fitur administrasi publik di Australia sepanjang 1980-an dan 1990-an. Jenis audit baru, yang biasa disebut "probity audit" telah dipromosikan sebagai salah satu cara untuk berkontribusi mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab, menunjukkan transparansi dalam operasinya, serta memastikan value for money untuk penggunaan uang publik (ICAC, 1996). Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa probity audit yang digunakan di AUstralia, New Zealand, serta negara-negara persemakmuran diakui dapat meningkatkan kualitas pencegahan korupsi. sehubungan dengan hal tersebut, BPKP telah menerbitkan Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Probity Audit. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi APIP dalam melaksanakan probity audit untuk meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektivitas hasil probity audit atas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan diharapkan mampu melaksanakan probity audit dalam pengadaaan barang dan jasa.

Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta diharapkan mampu: - menjelaskan konsep probity dalam pengadaan barang dan jasa; - melaksanakan tahap perencanaan probity audit; - melaksanakan tahap pelaksanaan probity audit; - melaksanakan penyusunan laporan hasil probity audit.

Instansi : Kementerian/Lembaga/Pemda

Jabatan : Auditor/Struktural/Jabatan Fungsional Lain

Jenjang : Semua Jenjang

Persyaratan Khusus: tidak ada

Persyaratan Administrasi: - Surat usulan mengikuti pelatihan oleh pimpinan unit kerja/setara eselon II - Surat Tugas Mengikuti Pelatihan

Tatap Muka/Luring Pembelajaran Jarak Jauh/Daring

Untuk Pelatihan Tatap Muka, biaya sudah termasuk penginapan (sekamar berdua) dan konsumsi (3 kali makan besar dan 2 kali coffee break). Tidak termasuk biaya transportasi dari tempat kedudukan peserta menuju ke lokasi pelatihan.

GIA : 0822-60707030