Peresmian dilakukan oleh Kepala BPKP Didi Widayadi ditandai dengan penandatanganan prasasti yang disaksikan oleh Bupati Bogor dan Sekda Pemprov. DKI dan dilanjutkan dengan pengguntingan rangkaian melati oleh Ibu Didi Widayadi sebagai tanda resminya penggunaan kampus tambahan tersebut.
Peresmian tersebut dihadiri antara lain oleh Bupati Bogor, Sekda Pemprov DKI, Ketua DPRD Bogor, para Deputi dan Esselon II di lingkungan BPKP serta unsur dari Muspida setempat, mitra kerja, para mantan Kapusdiklatwas BPKP serta para undangan lainnya. Kampus tambahan tersebut berdiri di atas tanah seluas ± 8.500 m2 dengan luas bangunan 3.800 m2 yang terdiri dari Gedung Kelas (tiga lantai) dan Gedung Asrama (empat lantai), direncanakan Gedung Kelas dapat menampung 120 s.d. 140 peserta diklat dan Gedung Asrama menampung 128 peserta diklat.
Kapusdiklatwas BPKP dalam laporannya menyatakan bahwa pembangunan fasilitas tersebut adalah dalam rangka mendukung terselenggaranya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang menjadi tugas Pusdiklatwas BPKP seiring dengan amanat yang terkandung di dalam PP 60/2008.
Dalam kesempatan peresmian tersebut Bupati Bogor menyampaikan antara lain bahwa sebagai sebuah sistem disadari bahwa disiplin pengawasan adalah sangat penting untuk mendorong aparatur pemerintah untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas serta mengembangkan administrasi kegiatan yang transparan dan akuntabel khususnya yang berhubungan dengan kepentingan publik.
Lambannya pelayanan birokrasi, penyalahgunaan wewenang, gratifisikasi, dan berbagai pelanggaran lainnya menyebabkan perlunya dukungan BPKP untuk melakukan pembinaan monitoring serta memberikan arahan-arahan yang tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Bogor mengharapkan ada nilai tambah dari kehadiran gedung Pusdiklatwas BPKP di Kab. Bogor untuk lebih bisa meningkatkan efektivitas pengawasan termasuk kualitas dan akuntabilitas pengawasan. Dalam kesempatan tersebut beliau mengharapkan perkenan Kepala BPKP untuk turut serta melibatkan calon-calon akuntan/auditor Kab. Bogor untuk bisa dididik di tempat ini.
Kiranya keberadaan gedung Pusdiklatwas BPKP di Kab. Bogor akan mendekatkan pemerintah Kab. Bogor dengan pembinaan BPKP dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan internal dan fungsional sesuai dengan PP 60/2008 tentang SPIP serta melembagakannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel”.
Dalam sambutannya Kepala BPKP, Didi Widayadi antara lain menyatakan bahwa dengan pembangunan gedung kelas dan asrama ini, menunjukkan komitmen BPKP untuk merapikan tata kelola keuangan Negara dalam konteks reformasi. Apapun bentuk reformasi perlu didukung dan diberdayakan, dan tentunya harus dikelola dengan baik. Dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai outcome kita akan melihat adanya partisipasi masyarakat itu sendiri di dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara.
Menjawab keinginan Bupati Bogor mengenai pendidikan bagi auditor-auditor di lingkungan Kab Bogor, Kepala BPKP menginstruksikan kepada Kapusdiklatwas BPKP untuk segera menindaklanjuti harapan tersebut.
Kebanggaan dimilikinya gedung ini, di sisi lain harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan berakuntabilitas oleh seluruh perangkat Pusdiklatwas BPKP secara optimal mengarah kepada tuntutan lapangan akan kebutuhan tenaga akuntan yang kapabel terhadap sistem audit keuangan baru. Dengan PP 60 Tahun 2008, tidak bisa ditawar, senang atau tidak senang, siap atau tidak siap BPKP harus betul-betul all out memberikan pelayanan terbaik pada stakeholder.
BPKP merupakan solution terhadap persoalan pengelolaan keuangan Negara dan melalui BLU Pusdiklatwas yang kemudian dikembangkan di STIE diharapkan jenjang karier yang berkelanjutan dari D3, D4 hingga S1 betul- betul BPKP dapat diandalkan. New BPKP adalah sebagai suatu solusi nasional harus menatap ke depan mendampingi sumber daya pengelola keuangan Negara.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPKP mengucapkan terima kasih dan penghargaan setingi-tingginya kepada seluruh pimpinan Departemen Pendidikan Nasional yang telah menyetujui pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) yang mempunyai konsentrasi pendidikan di bidang akuntansi dan pengawasan pengelolaan keuangan, dan kepada seluruh pimpinan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah menyetujui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Auditor Forensik yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga ahli dan profesional di bidang audit forensik. Dan juga kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang telah berpartisipasi dalam proses Rancangan SKKNI hingga menjadi SKKNI.
Acara peresmian ditutup dengan acara ramah tamah setelah dilakukan peninjauan ke ruangan-ruangan oleh Kepala BPKP, Bupati Bogor diikuti oleh seluruh undangan yang hadir.
